Upaya pengurangan sisa pangan membutuhkan pendekatan perubahan perilaku yang  berbasis bukti (evidence-based), dengan memahami secara mendalam faktor  penghambat (barriers) dan pendukung (enablers) perilaku warga perkotaan dalam  mencegah dan mengurangi pemborosan pangan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah  studi formatif sebagai dasar penyusunan strategi komunikasi dan intervensi perubahan  perilaku warga (citizen behavior change) yang kontekstual, relevan, dan efektif di wilayah  perkotaan. 

Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD) bersama mitra  internasional WRAP (The Waste and Resources Action Programme) melalui inisiatif  GRASP 2030 (Gotong Royong Atasi Susut dan Sisa Pangan 2030) berkomitmen  mendukung pencapaian SDG 12.3 tentang pengurangan sisa pangan. Studi formatif ini  merupakan bagian dari upaya kolaboratif untuk menyediakan dasar bukti yang kuat bagi  strategi komunikasi dan intervensi perubahan perilaku warga perkotaan. 

1 Kementerian PPN/Bappenas, Laporan Kajian Food Loss and Waste di Indonesia dalam Rangka Mendukung Implementasi  Ekonomi Sirkular dan Pembangunan Rendah Karbon, 2021, 

Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD) www.ibcsd.or.id Menara Duta 7th Fl Wing B, Jl. HR Rasuna Said, Kav B-9, Jakarta 12910, Indonesia 

Tel: +6221-52901941 | Email: [email protected].id  

investment for sustainable future 

TUJUAN STUDI 

Tujuan umum dari studi ini adalah menghasilkan behavioural insight yang komprehensif  sebagai dasar perancangan strategi komunikasi dan intervensi perubahan perilaku  warga (citizen behavior change) untuk pengurangan food waste di wilayah urban, yang  sejalan dengan target SDG 12.3, inisiatif GRASP 2030, dan agenda prioritas rencana  pembangunan pemerintah sekaligus mencakup pelaksanaan evaluasi endline untuk  menilai efektivitas kampanye yang dijalankan. 

Tujuan khusus studi meliputi: 

1. Mengidentifikasi perilaku kunci warga perkotaan yang berkontribusi terhadap  terjadinya sisa pangan. 
2. Menggambarkan faktor penghambat (barriers) yang mencegah warga perkotaan  melakukan perilaku pengurangan sisa pangan. 
3. Menggambarkan faktor pendukung (enablers) yang mendorong warga perkotaan  untuk mengurangi sisa pangan. 
4. Mengidentifikasi norma sosial, nilai, persepsi, dan keyakinan yang  mempengaruhi perilaku warga terkait pengelolaan dan konsumsi pangan. 
5. Menggali motivasi, pemicu, dan peluang perubahan perilaku di tingkat individu,  rumah tangga, dan komunitas perkotaan. 
6. Mengidentifikasi pesan kunci potensial untuk kampanye komunikasi  pengurangan sisa pangan. 
7. Memetakan saluran komunikasi dan media yang paling sering digunakan dan  dipercaya oleh warga perkotaan. 
8. Memetakan pemangku kepentingan (stakeholders) yang berperan dan  berpotensi mendukung upaya pengurangan sisa pangan di wilayah perkotaan. 
9. Melakukan endline study untuk membandingkan hasil baseline dengan kondisi  pasca-kampanye, sehingga dapat menilai perubahan perilaku dan efektivitas  intervensi. 

RUANG LINGKUP TUGAS KONSULTAN 

1. Penilaian Komprehensif 

Melakukan asesmen menyeluruh untuk mengidentifikasi, kemudian melalui kombinasi  metode kualitatif dan kuantitatif menganalisis motivasi dan hambatan utama dari  perilaku prioritas pemborosan pangan. Fokus utama riset pada pemetaan determinan  perilaku (motivasi, hambatan, norma sosial, dan konteks budaya) guna merancang  intervensi paling efektif untuk mengurangi pemborosan pangan.

Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD) www.ibcsd.or.id Menara Duta 7th Fl Wing B, Jl. HR Rasuna Said, Kav B-9, Jakarta 12910, Indonesia 

Tel: +6221-52901941 | Email: [email protected].id  

investment for sustainable future 

2. Penyusunan Baseline 

Menyusun baseline perilaku warga perkotaan terkait pengurangan sisa pangan, dengan  fokus pada segmen representatif: 

• Kompleks perumahan (rumah tangga urban dengan pola belanja dan  masak sendiri). 
• Apartemen (gaya hidup praktis dengan keterbatasan ruang penyimpanan). ? Kaum muda/Gen Z yang terbiasa menggunakan layanan pesan antar  makanan (GoFood, GrabFood, dll.). 

Baseline mencakup indikator utama seperti tingkat pengetahuan, sikap, praktik aktual  (misalnya frekuensi buang makanan, praktik penyimpanan, kebiasaan pesan makanan),  serta persepsi terhadap sisa pangan. Konsultan juga bertanggung jawab melakukan  endline study untuk membandingkan hasil baseline dengan kondisi pasca-kampanye,  sehingga dapat menilai perubahan perilaku dan efektivitas intervensi. 

3. Analisis Data 

Menganalisis asesmen untuk mengidentifikasi insight perilaku kunci, titik intervensi  kritis, serta menyusun segmentasi berbasis motivasi dan hambatan. Hasil analisis  digunakan untuk memprioritaskan area strategi perubahan perilaku, entry points, dan  kanal komunikasi yang paling relevan bagi target audiens rumah tangga urban. 

4. Pengembangan Rekomendasi 

Mengembangkan dan merekomendasikan serangkaian intervensi perilaku yang praktis  dan berbasis bukti, termasuk: 

• Strategi narasi (messaging framework) yang menghubungkan nilai budaya  dengan tiga perilaku prioritas; 
• Desain nudges yang dapat diterapkan di titik keputusan (pra-belanja, saat  belanja, penyimpanan, dan penyajian makanan); 
• Rekomendasi integrasi lintas kanal komunikasi (retail, digital, komunitas)  yang mempertimbangkan kelayakan implementasi, dampak sosial lingkungan, dan penerimaan publik. 

5. Pemantauan dan Evaluasi 

Konsultan diharapkan menyusun kerangka pemantauan dan evaluasi berbasis baseline  untuk melacak perubahan kesadaran (awareness), niat (intention), dan adopsi perilaku.  Kerangka ini harus mencakup rekomendasi area pemantauan yang relevan (indikator,  kanal komunikasi, titik keputusan), instrumen sederhana untuk evaluasi jangka  panjang, serta endline study guna menilai efektivitas kampanye. 

6. Pelaporan

Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD) www.ibcsd.or.id Menara Duta 7th Fl Wing B, Jl. HR Rasuna Said, Kav B-9, Jakarta 12910, Indonesia 

Tel: +6221-52901941 | Email: [email protected].id  

investment for sustainable future 

Menyusun Laporan Insepsi dan Laporan Akhir dalam Bahasa Indonesia dan Inggris,  mencakup: metodologi, temuan utama, segmentasi perilaku, peta nilai budaya,  rancangan strategi narasi dan nudges, serta rekomendasi implementatif yang dapat  digunakan untuk penyusunan kampanye perubahan perilaku oleh IBCSD dan WRAP. 

METODOLOGI 

Metodologi harus cukup spesifik untuk menjamin kualitas riset, namun tetap fleksibel  agar konsultan dapat menyesuaikan dengan temuan awal. 

• Metode Kualitatif: 

o Wawancara Mendalam (IDI) untuk menggali motivasi, hambatan, dan  persepsi individu. 

o Diskusi Kelompok Terarah (FGD) untuk memahami norma sosial, nilai,  dan dinamika kelompok. 

o Observasi perilaku sehari-hari terkait belanja, memasak, penyimpanan,  dan pembuangan makanan. 

• Metode Kuantitatif: Survei singkat untuk mengukur prevalensi perilaku, tingkat  pengetahuan, dan sikap warga kaum muda urban usia 20-34 tahun 
• Segmentasi Responden: 

Responden ditentukan berdasarkan segmentasi perilaku, bukan semata demografi,  dengan membedakan: 

• Doers: warga yang sudah konsisten melakukan upaya pengurangan sisa pangan. ? Non-doers: warga yang belum atau tidak konsisten melakukan pengurangan sisa  pangan. 

Audiens prioritas studi diharapkan mencakup segmen representatif berikut: ? Rumah tangga urban (misalnya kompleks perumahan, middle class, atau sesuai  analisis konsultan). 

• Aktor pengelola pangan (misalnya pengurus rumah tangga, pekerja dapur, atau  pelaku usaha kecil). 
• Kaum muda urban/Gen Z, khususnya yang terbiasa menggunakan layanan  pesan antar makanan. 
• Aktor komunitas dan UMKM pangan yang berperan dalam rantai konsumsi dan  distribusi. 

Konsultan dapat mengusulkan penajaman definisi audiens prioritas berdasarkan  analisis awal, dengan mempertimbangkan relevansi, representativitas, dan kelayakan  pengumpulan data. 

• Validasi & Triangulasi: Triangulasi metode (IDI, FGD, observasi) serta workshop  hasil dengan pemangku kepentingan. 

INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA 

Instrumen pengumpulan data meliputi: 

• Panduan wawancara terstruktur dan semi-terstruktur. 
• Panduan FGD.

Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD) www.ibcsd.or.id Menara Duta 7th Fl Wing B, Jl. HR Rasuna Said, Kav B-9, Jakarta 12910, Indonesia 

Tel: +6221-52901941 | Email: [email protected].id  

investment for sustainable future 

• Lembar observasi. 

Konsultan dapat mengembangkan dari kuesioner yang sudah disiapkan oleh tim WRAP. 

ANALISIS DATA 

Data kualitatif akan dianalisis menggunakan analisis tematik dan konten untuk  mengidentifikasi pola perilaku, hambatan, dan faktor pendukung. 

Data kuantitatif akan dianalisis secara deskriptif untuk melihat kecenderungan dan  distribusi perilaku warga perkotaan terkait sisa pangan. 

KERANGKA TEORI 

Studi dapat menggunakan COM-B, TPB, atau teori perilaku lain yang relevan. 

LOKASI DAN RESPONDEN STUDI 

Studi akan dilakukan di wilayah perkotaan, dengan fokus utama pada konteks DKI  Jakarta atau area lain yang relevan. Konsultan diharapkan untuk mengusulkan lokasi  spesifik dan segmen responden berdasarkan analisis awal, dengan  

mempertimbangkan: 

• Representativitas perilaku warga perkotaan terkait pengurangan sisa pangan. ? Variasi segmen (misalnya rumah tangga, apartemen, kaum muda/Gen Z  pengguna layanan pesan antar, komunitas/UMKM pangan). 
• Kelayakan pengumpulan data dan keterukuran hasil. 

Responden ditentukan berdasarkan segmentasi perilaku (doers dan non-doers) dengan  rentang usia yang disesuaikan oleh konsultan, serta harus dijelaskan dalam proposal  metodologi. 

DEFINISI PERILAKU KUNCI 

Perilaku kunci yang menjadi fokus studi ini adalah: 

“Warga perkotaan yang secara sadar melakukan upaya pencegahan dan pengurangan  sisa pangan melalui perencanaan belanja, pengolahan dan penyajian makanan  secukupnya, penyimpanan pangan yang tepat, serta pemanfaatan kembali sisa  makanan.” 

ETIKA PENELITIAN 

Tim pelaksana studi wajib memastikan prinsip etika penelitian, termasuk persetujuan  responden (informed consent), kerahasiaan data, dan perlindungan terhadap responden. 

OUTPUT DAN DELIVERABLE 

1. Instrumen studi formatif final. 
2. Dokumen baseline perilaku warga perkotaan terkait sisa pangan 
3. Laporan awal hasil temuan (preliminary findings). 
4. Laporan akhir studi formatif dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris yang  mencakup:

Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD) www.ibcsd.or.id Menara Duta 7th Fl Wing B, Jl. HR Rasuna Said, Kav B-9, Jakarta 12910, Indonesia 

Tel: +6221-52901941 | Email: [email protected].id  

investment for sustainable future 

1. Ringkasan Eksekutif 
2. Latar Belakang 

III. Tujuan Studi 

1. Metodologi 
2. Temuan Utama 
3. Kesimpulan 

VII. Rekomendasi untuk Strategi Komunikasi dan Perubahan Perilaku VIII. Rekomendasi area, kerangka monitoring dan evaluasi berbasis  baseline 

1. Lampiran (instrumen, daftar responden, dll.) 
2. Paparan temuan dan rekomendasi strategis untuk pemangku kepentingan. 6. Endline & Evaluasi Kampanye 
3. Laporan endline study setelah kampanye BCC selesai, menggunakan  indikator yang konsisten dengan baseline. 
4. Analisis perbandingan baseline–endline untuk menilai efektivitas  kampanye. 

III. Rekomendasi tindak lanjut untuk penguatan strategi komunikasi dan  intervensi perilaku. 

1. Paparan hasil endline kepada pemangku kepentingan. 

KRITERIA TIM PELAKSANA 

Tim pelaksana studi diharapkan memiliki: 

Pengalaman 

• Rekam jejak dalam riset perilaku, komunikasi perubahan perilaku (SBCC), atau  isu terkait pangan dan lingkungan. 
• Pengalaman dalam pengembangan dan evaluasi program berbasis teori  perubahan perilaku (misalnya TPB, COM-B, atau Social Cognitive Theory). 

Keterampilan 

• Kemampuan melakukan penelitian kualitatif dan partisipatif (wawancara  mendalam, FGD, observasi lapangan). 
• Keterampilan analisis data kuantitatif dan kualitatif 
• Kemampuan menyusun laporan riset yang jelas, evidence-based, dan dapat  digunakan untuk pengambilan keputusan. 

JADWAL dan MILESTONES 

• 29 Januari 2026 

RFP diumumkan. 

• 11 Februari 2026 

Batas akhir pengajuan proposal. 

• 11 Februari – 25 Februari 2026 

Evaluasi proposal, presentasi kandidat pemilihan, dan penunjukan konsultan 

Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD) www.ibcsd.or.id Menara Duta 7th Fl Wing B, Jl. HR Rasuna Said, Kav B-9, Jakarta 12910, Indonesia 

Tel: +6221-52901941 | Email: [email protected].id  

investment for sustainable future 

• Deliverable 1 – Workplan & Insepsi 

Maret 2026 (minggu ke-2) 

Setelah kontrak ditandatangani, konsultan menyerahkan workplan dan laporan  insepsi (metodologi, jadwal, rencana baseline & monitoring). 

• Deliverable 2 – Baseline & Studi Formatif 

Mei 2026 (akhir bulan) 

Baseline selesai, laporan awal temuan + laporan akhir studi formatif diserahkan.  Termasuk rekomendasi strategi komunikasi, area monitoring, dan kerangka M&E  berbasis baseline. 

• Deliverable 3 – Endline & Evaluasi Kampanye 

Setelah kampanye BCC selesai (estimasi akhir 2026 atau sesuai durasi  kampanye) 

Endline dilakukan dengan indikator konsisten dengan baseline, laporan evaluasi  diserahkan, termasuk analisis perbandingan baseline–endline dan rekomendasi  tindak lanjut. 

KETENTUAN PENGAJUAN PROPOSAL 

Proposal disampaikan dalam format dokumen tertulis (PDF/Word) dengan ketentuan: 

1. Proposal Teknis (maksimum 7 halaman): 

• Deskripsi yang jelas dan ringkas terhadap pemahaman konsultan pemahaman  konsultan tentang tujuan dan ruang lingkup proyek. 
• Metodologi dan pendekatan kerja, termasuk teknik pengumpulan dan analisis  data yang spesifik 
• Jadwal dan milestones 
• Kualifikasi tim pelaksana yang relevan dengan proyek 

2. Proposal Keuangan: 

• Rincian anggaran per komponen (tenaga kerja, perjalanan, pelatihan, dll.) ? Jadwal pembayaran yang diusulkan 

3. Dokumen Administratif: 

• Akta pendirian & SK Kemenkumham, jika konsultan berbentuk badan usaha ? NPWP 
• Profil perusahaan/portfolio & CV seluruh personel kunci 
• Referensi dari minimal tiga klien sebelumnya  

KRITERIA EVALUASI 

Proposal akan dievaluasi berdasarkan kriteria berikut: 

1. Keahlian dan Pengalaman Teknis (40%).

Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD) www.ibcsd.or.id Menara Duta 7th Fl Wing B, Jl. HR Rasuna Said, Kav B-9, Jakarta 12910, Indonesia 

Tel: +6221-52901941 | Email: [email protected].id  

investment for sustainable future 

Pengalaman relevan dalam riset perubahan perilaku, analisis data, dan perumusan strategi  komunikasi. 

2. Metodologi (30%) 

Kejelasan, kesesuaian, dan kelayakan metodologi yang diusulkan. 

3. Rencana Kerja dan Jadwal (15%) 

Realisme dan ketercapaian rencana kerja dan jadwal yang diusulkan. 

4. Anggaran (15%) 

Kewajaran dan daya saing anggaran yang diusulkan. 

ANGGARAN DAN JADWAL PEMBAYARAN 

Konsultan diminta untuk menyerahkan proposal anggaran yang rinci, termasuk rincian  semua biaya yang terkait dengan proyek. Anggaran harus mencakup item baris terpisah  untuk: 

1. Biaya konsultan  
2. Biaya perjalanan dan akomodasi (apabila dibutuhkan) 
3. Biaya pengumpulan data (misalnya, materi survei, transportasi). 
4. Biaya langsung lainnya (disebutkan secara rinci). 

IBCSD akan melakukan pembayaran kepada konsultan sesuai dengan jadwal berikut: 

1. 30% setelah Deliverable 1 yang telah direview dan disetujui IBCSD. 2. 40% setelah Deliverable 2 yang telah direview dan disetujui IBCSD. 3. 30% setelah Deliverable 3 dan Laporan akhir studi dalam Bahasa Indonesia dan  Bahasa Inggris yang telah direview dan disetujui IBCSD. 

BATAS WAKTU PENGAJUAN: 

• Hari/Tanggal: 10 February 2026 
• Pukul: 17.00 WIB 
• Dikirimkan ke email: [email protected] 

INFORMASI KONTAK 

• Semua pertanyaan mengenai tender terbuka ini harus ditujukan kepada: Nama: [email protected] 

CATATAN PENUTUP 

Dokumen Request for Proposal ini bersifat tidak mengikat. Penyelenggara berhak  menerima atau menolak seluruh proposal yang masuk serta melakukan negosiasi ruang  lingkup dan anggaran dengan pihak terpilih.

Untuk itu, forum ini mempertemukan pelaku industri, pemerintah daerah, dan mitra pembangunan untuk membahas strategi teknis dan langkah implementatif dekarbonisasi sektor industri. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Net Zero Hub Roadshow, yang bertujuan mendorong keterlibatan nyata dunia usaha daerah dalam mendukung target Net Zero Emission Indonesia.

Direktur Eksekutif IBCSD, Indah Budiani, menegaskan bahwa transformasi rendah karbon di sektor industri membutuhkan pendekatan yang aplikatif dan berbasis pada kondisi bisnis riil. “IBCSD berkomitmen untuk tidak berhenti di forum ini. Kami ingin menjadikan hasil diskusi dan lokakarya hari ini sebagai dasar tindak lanjut: pendampingan teknis, pengembangan pipeline proyek dekarbonisasi, serta penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan mitra pembangunan,” ujar Indah.

Selain sesi dialog kebijakan dan paparan narasumber, kegiatan ini juga dilengkapi dengan lokakarya teknis yang dipandu oleh WRI Indonesia, sebagai salah satu knowledge partner KADIN Net Zero Hub. yang mendorong partisipasi aktif peserta dalam memetakan sumber emisi dan mengidentifikasi tuas dekarbonisasi yang relevan dengan proses bisnis masing-masing perusahaan.

Salah satu peserta forum, Bhirowo H, HSE PT Biofarma, menilai bahwa forum ini sangat bermanfaat. “Sebagai perusahaan yang bergerak di sektor farmasi dan berorientasi ekspor, tuntutan dari buyer terkait sustainability dan target penurunan emisi sudah mulai nyata. Melalui forum ini, kami jadi lebih memahami Scope 1, 2, dan 3. Transisi rendah karbon tidak bisa dilakukan sendiri dan membutuhkan kolaborasi lintas sektor,” ungkapnya.

Founder KADIN Net Zero Hub, Syarika Bralini, menekankan pentingnya peran dunia usaha daerah dalam pencapaian target iklim nasional. “Transformasi menuju industri rendah karbon bukan lagi pilihan, melainkan imperatif strategis agar perusahaan tetap relevan, tangguh, dan kompetitif. Melalui KADIN Net Zero Hub, kami mendorong dunia usaha tidak berhenti pada komitmen, tetapi membangun kapasitas nyata, mulai dari inventarisasi emisi, efisiensi energi, hingga implementasi solusi yang terukur dan dapat dijalankan di level operasional,” jelas Syarika.

Dari sisi pemerintah daerah, Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang diwakili oleh Eka Jatnika Sundana selaku Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam BAPPEDA Provinsi Jawa Barat menyampaikan bahwa kolaborasi dengan dunia usaha merupakan kunci keberhasilan pembangunan rendah karbon di Jawa Barat. “Pemerintah Provinsi Jawa Barat membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya dengan sektor industri. Transformasi menuju ekonomi rendah karbon harus berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah, dan hal ini hanya dapat dicapai melalui sinergi kebijakan dan aksi nyata dunia usaha,” tegasnya.

Melalui forum ini, IBCSD, KADIN Net Zero Hub, dan BAPPEDA Jawa Barat berharap lahir komitmen dan rencana aksi konkret dari perusahaan-perusahaan di Jawa Barat untuk mempercepat adopsi solusi rendah karbon. Ke depan, hasil diskusi dan lokakarya akan menjadi pijakan awal untuk penguatan kolaborasi lanjutan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan di Jawa Barat.

Kontak Media:

Nurina Izazi, Communications and Member Relations, [email protected] 

 

Caption foto:

Perwakilan dari IBCSD, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kadin Net Zero Hub, WRI Indonesia, Kadinda Jawa Barat saat menghadiri acara Forum Dialog dan Lokakarya Interaktif (22/01)	Aloysius Wiratmo, Program Director IBCSD, memberikan paparan tentang mengapa sektor swasta perlu memulai perjalanan menuju net-zero
Peserta lokakarya belajar identifikasi emisi perusahaan berdasarkan Scope 1, 2, dan 3

2. Objectives

The analytical paper aims to:

• Map the institutional architecture, legal mandate, governance structure, and operational functions of MPOB.
• Analyse how MPOB integrates regulation, research, certification oversight (MSPO), market intelligence, and strategic coordination.
• Examine the functional relationship between MPOB and MPOC, clarifying their respective roles in Malaysia’s palm oil ecosystem.
• Assess how MPOB enables policy coherence and rapid response to global regulatory and market pressures, including EUDR.
• Derive strategic lessons and institutional design options for strengthening Indonesia’s palm oil governance and diplomacy architecture, including sustainability and traceability initiatives.
• Examine financing mechanisms and resource allocation for MPOB initiatives.

3. Scope of Work

The study will cover five interconnected thematic areas:

1. Institutional and Governance Architecture of MPOB

• Legal mandate, governance structure, and decision-making authority
• Funding mechanisms and accountability
• Coordination with the Ministry of Plantation and Commodities, MPOC, MSPO Secretariat, and other agencies

1. Regulatory, Research, and Sustainability Functions

• MPOB’s role in R&D, productivity, and innovation
• Oversight of MSPO and sustainability positioning
• Data generation, traceability, and interface with global frameworks (NDPE, ESG, EUDR)

1. Market Intelligence and External Policy Response

• Support for market strategy and risk anticipation
• Responses to EUDR, forced labour scrutiny, and trade barriers
• Engagement with importing countries and buyers based on evidence

1. Comparative Reflection: Malaysia and Indonesia

• Fragmentation vs. institutional consolidation
• Strengths and weaknesses of Indonesia’s governance
• Leverage points in communication, data authority, and policy coordination

1. Strategic Options and Recommendations for Indonesia

• Institutional reform pathways (e.g., ISPO Secretariat, data authority)
• Integrating communication, intelligence, and policy response
• Lessons from MPOB without direct replication
• Implications for Indonesia’s palm oil diplomacy and market positioning

4. Expected Outputs

1. Full Analytical Paper (4,000–6,000 words)
   • Background and rationale
   • MPOB institutional mapping
   • Strategy and policy analysis
   • Comparative reflection
   • Strategic recommendations
2. Executive Summary (1–2 pages)
   • Targeted at senior policymakers and high-level dialogues
3. Slide Deck (15–20 slides)
   • Suitable for TFA and WEF platforms
4. Optional Policy Note (2 pages)
   • Focused on institutional reform options for Indonesia’s palm oil governance and diplomacy

5. Qualifications and Skills

The assignment requires a consultant, research institution, or expert team with:

• Advanced academic background in public policy, international relations, economics, environmental governance, or related fields.
• Minimum 7 years of relevant experience in policy research, advisory, or strategic analysis related to agricultural commodities, sustainability, or trade.
• Strong knowledge of palm oil sustainability frameworks (NDPE, MSPO, ISPO, RSPO) and sustainability-related trade regulations, including EUDR.
• Proven experience in institutional and comparative governance analysis, with ability to translate findings into policy-relevant insights.
• Solid understanding of Southeast Asian political economy, with practical experience in Malaysia and Indonesia preferred.
• Excellent analytical writing and presentation skills in English, with capacity to deliver high-quality outputs under tight timelines.
• Demonstrated experience in one or more of the following areas: palm oil or natural resource governance; trade policy and ESG frameworks; strategic communication, public diplomacy, or narrative analysis.

Please submit your CV and a one-page summary of relevant experience for the position to Nadila Simbolon at [email protected] no later than Friday, 23 January.

PURPOSE OF THE VIDEO

The RTD Partners seeks to develop a high-quality video to:

• Foster regional learning and knowledge sharing by capturing lessons from the implementation of the EUDR Regional Technical Dialogue across ASEAN.
• Synthesize key insights and perspectives by summarizing challenges, opportunities, and multi-stakeholder views across commodity sectors, including smallholders, private sector, associations, and governments.
• Highlight solutions and promote dissemination by documenting practical examples, recommendations, and progress on EUDR readiness for regional partners, donors, and policymakers.

The video will serve as a knowledge product to increase awareness, share practical experiences, and strengthen cross-country collaboration in meeting EUDR requirements.

SCOPE OF WORK

The IBCSD–TFA Secretariat seeks a qualified Technical Consultant / Video Development Specialist to carry out the following tasks:

1. Concept Development

1. Curate initial ideas, storylines, and key messages for the video.
2. Present proposed concepts to the consortium for alignment.
3. Integrate feedback from key stakeholders into the final video concept note.

1. Data Gathering & Stakeholder Engagement

1. Conduct bilateral meetings, interviews, and/or participate in FGDs and RTDs with sector stakeholders (smallholders, private companies, commodity associations, government bodies, NGOs).
2. Gather relevant visual footage (e.g., rubber/palm/cocoa plantations, interviews, dialogue sessions).
3. Collect insights, case studies, and materials to inform the video narrative.

1. Content Development

1. Draft the video script and storyline based on collected data and consultation results.
2. Produce a first-cut video (including narration, graphics, subtitles, and animations as needed).
3. Incorporate iterative feedback from consortium partners.
4. Provide post-production editing and final tuning of the video in consultation with the consortium

1. Finalisation & Delivery

1. Produce the final version of the knowledge video, optimized for:

• Event presentations
• Online platforms (YouTube, websites, social media)

1. Provide all raw footage, working files, and final rendered versions.
2. Deliver a short documentation note summarizing the process, messages, and recommended use cases.

DELIVERABLES

The consultant is expected to deliver:

1. Video Concept and Key Messages Deck
2. Script and Storyboard
3. Raw Footage & Interview Recordings
4. Draft (First-cut) Video
5. Provide voice-over, infographics, key facts, figures, and/or statistics for the video
6. Provide clean versions (with and without subtitles) of the edited video and deliver to hard drive; and digital drive
7. Final Knowledge Video (duration approx. 4–7 minutes)
8. Provide the short version of the video (2-minute duration) for social media
9. Documentation Note summarizing insights captured through production

10. Perform other duties as required.

TIMELINE

The consultant should be able to deliver the outputs within [4–8 weeks], depending on field logistics and stakeholder availability. A detailed timeline will be agreed upon during contracting.

 QUALIFICATIONS and SKILLS

Applicants must demonstrate the following:

Technical Competencies

• Proven experience in video production, storytelling, and content development for development or sustainability projects
• Strong interviewing and field documentation skills
• Ability to simplify complex technical topics into compelling visual content
• Familiarity with agricultural commodity supply chains (palm oil, cocoa, or rubber preferred)

Relevant Experience

• Experience working with multi-stakeholder platforms, NGOs, private sector actors, or government agencies
• Previous work with international development organizations is an advantage
• Ability to conduct fieldwork, including visiting plantations or rural sites

Other Skills

• Excellent communication and coordination skills
• Ability to deliver high-quality outputs under tight deadlines
• Mid-level fluency in Bahasa Indonesia and English

Please send your TOR and submit your CV and one pager experiences relevant to the required position to Dame Manalu at [email protected] at the latest by 24 December 2025

Rangkuman yang disusun oleh Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD )dan We Mean Business Coalition mengenai peran strategis dunia usaha dalam mewujudkan NDC Indonesia 2035. Ringkasan ini menegaskan bahwa Indonesia berada pada titik persimpangan penting: transisi menuju ekonomi rendah karbon dapat membuka peluang investasi hingga 3,8 triliun USD, memperkuat daya saing industri, dan meningkatkan ketahanan energi nasional.

Melalui kolaborasi erat antara pemerintah dan sektor swasta, serta penyelarasan peta jalan sektoral, Indonesia dapat memastikan bahwa NDC 2035 tidak hanya menjadi komitmen iklim, tetapi juga peta jalan transformasi ekonomi jangka panjang.

Unduh ringkasan lengkapnya pada tautan di bawah untuk melihat peluang, tantangan, dan rekomendasi kebijakan bagi percepatan investasi bisnis menuju pencapaian NDC Indonesia 2035.
Download

 

A consortium, led by the Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD) in partnership with the Tropical Forest Alliance (TFA) Southeast Asia, the Cocoa Sustainability Partnership (CSP), the Partnership for Indonesian Sustainable Agriculture (PISAgro), and Solidaridad Network Asia Limited (SNAL), will host a series of regional technical dialogues. These dialogues will focus on the commodities affected by the EUDR once implemented, amongst others, are: cocoa, palm oil, and rubber. The sessions are designed to support supply chain actors, particularly traders who will be directly affected, and to enable the seamless integration of smallholders into the compliant supply chain, even though they may not be directly targeted by traders.

The Sixth SAFE Regional Technical Dialogue aims to:

• Promote Jurisdictional and Landscape Approaches: advance collective pathways such as Verified Sourcing Areas (VSAs) to verify deforestation-free, sustainable production in palm oil, cacao, and rubber sectors across Indonesia and Malaysia.

 

• Strengthen Systems and Stakeholder Alignment: enhance monitoring, traceability, and public-private collaboration to ensure compliance with EUDR requirements while fostering inclusive participation of smallholders and credible third-party verification.

 

• Facilitate Knowledge Exchange and Market Linkages: share lessons from successful jurisdictions and engage with EU competent authorities to explore how jurisdictional models can unlock preferential sourcing, investment incentives, and improved market access.

SCOPE OF WORK

The IBCSD – TFA secretariat opens recruitment for Technical Consultant, with the following scope of work (job description):

Development of Knowledge Publication for Regional Technical Dialogue #6.

1. Curating ideas and key messages then follow up with consortium consultation and key stakeholders involved in the process
2. Conduct bilateral meetings or attend FGDs and Dialogues with sectoral stakeholders to collect data and information across smallholders and business sectors. These interactions will provide valuable insights into the challenges and opportunities in the rubber, palm oil, and cocoa sectors. 
3. Develop research publications with intensive feedback from partners
4. Finalize knowledge publication

QUALIFICATIONS and SKILLS

Qualifications and Skills

1. Advanced degree (Master’s or higher) in a relevant field, with expertise in EUDR, jurisdictional/landscape approaches, sustainable commodities, and traceability systems.
2. Proven experience in designing, implementing, and evaluating traceability models, Verified Sourcing Areas (VSAs), or similar frameworks aligned with EUDR compliance.
3. Demonstrated ability to engage smallholders, SMEs, and producer organizations in inclusive and scalable sustainability solutions.
4. Strong knowledge of stakeholder dynamics—including governments, CSOs, private sector, and third-party verifiers—to foster collaboration and credible outcomes.
5. Excellent facilitation, critical thinking, and analytical skills to integrate financial, policy, and technological considerations into solution-oriented processes.
6. Experience in knowledge exchange and cross-country learning, including engagement with EU competent authorities and international partners.
7. Fluency in English and Bahasa Indonesia, with strong written and oral communication skills.

Please send your TOR and submit your CV and one pager experiences relevant to the required position to Dame Manalu at [email protected]  at the latest by 15 October 2025

Kunjungan industri ke fasilitas baja rendah karbon dan daur ulang di Melbourne.

Program ini menghadirkan pakar dari Swinburne University of Technology, CSIRO, dan industri terkait, serta menyasar pelatih teknis, akademisi, corporate training officers, praktisi industri, hingga pemangku kebijakan.

Dengan cohort ideal 10–25 peserta, ToT ini akan membangun kapasitas nasional dalam mendorong dekarbonisasi industri berat dan memastikan Indonesia siap menghadapi tuntutan global terhadap rantai pasok hijau.

• • Lokasi    : Swinburne University of Technology & fasilitas industri, Melbourne.
  • Tanggal : 10–13 November 2025.
  • Biaya      : USD 1,800 per peserta.
•  
• REGISTRATION HERE!

The fourth SAFE Regional Technical Dialogue aims to:

• Showcase practical traceability models and tools—including open-source, third-party, company-led, and national systems—that are currently being implemented across the region. 
• Explore opportunities for interoperability and harmonization between existing traceability platforms and EUDR requirements to simplify compliance for producers and exporters.
• Identify strategies to scale inclusive traceability solutions that are accessible to smallholders and SMEs, leveraging technology, partnerships, and public-private investment.
• Strengthen cross-country learning and collaboration among producers, governments, and solution providers to promote innovation and shared infrastructure in traceability.
• Develop concrete recommendations on how traceability systems can support both regulatory compliance and improved market competitiveness for sustainable commodity producers in Southeast Asia. 

SCOPE OF WORK

The IBCSD – TFA secretariat opens recruitment for Technical Consultant, with the following scope of work (job description):

Development of Knowledge Publication for Regional Technical Dialogue #4.

1. Curating ideas and key messages then follow up with consortium consultation and key stakeholders involved in the process
2. Conduct bilateral meetings or attend FGDs and Dialogues with sectoral stakeholders to collect data and information across smallholders and business sectors. These interactions will provide valuable insights into the challenges and opportunities in the rubber, palm oil, and cocoa sectors. 
3. Develop research publications with intensive feedback from partners
4. Finalize knowledge publication

QUALIFICATIONS and SKILLS

1. Advanced degree (Master’s or higher) in a relevant field with expertise in EUDR, sustainable commodities, and traceability systems.
2. Proven experience in developing and assessing traceability models and tools across multiple platforms relevant to EUDR compliance.
3. Demonstrated ability to engage smallholders and SMEs in scaling inclusive, accessible traceability solutions.
4. Strong knowledge of key stakeholders and networks to advance cross-country collaboration and shared infrastructure in Southeast Asia.
5. Excellent facilitation, critical thinking, and analytical skills to integrate financial, policy, and technological considerations into solutions.
6. Fluency in English and Bahasa Indonesia with strong communication and presentation abilities.

Please submit your CV and one pager experiences relevant to the required position to Dame Manalu at [email protected]  at the latest by 01 October 2025

However, challenges persist—such as inconsistent implementation, leakage, and risks of smallholder exclusion. To address these, companies are increasingly engaging in jurisdictional approaches that bring together government, civil society, and private actors. These platforms strengthen alignment with regulations, improve traceability, enable smallholder inclusion, and open access to green finance and carbon markets.

Downstream, initiatives such as the Consumer Goods Forum’s Forest Positive Coalition have expanded NDPE principles into sector-wide roadmaps and performance indicators, helping harmonize reporting and close policy–implementation gaps.

NDPE Implementation Reporting Framework (IRF)

To translate policy into measurable action, the NDPE Implementation Reporting Framework (IRF) was introduced in 2018 by industry, NGOs, and technical experts. The IRF helps companies:

• Assess NDPE implementation across their sourcing base;
• Report progress consistently through a tiered framework;
• Identify gaps and prioritize improvements.

With its Data Verification Protocol, the IRF enhances credibility and comparability across disclosures. It is now used by major refiners and traders in Indonesia as a benchmark to evaluate suppliers, guide support, and strengthen upstream engagement.

Together, NDPE and the IRF are key mechanisms supporting Indonesia’s sustainable commodity transition. They provide tools to manage risk, ensure accountability, and align national priorities with global market demands for deforestation-free and inclusive development.

2. POLICY BRIEF OBJECTIVES
   The consultancy will produce a Policy Brief on Scaling NDPE Commitments in Indonesia and Malaysia, with the following objectives:

1. Clarify NDPE in the Indonesian Context
   Explain the origins and principles of NDPE, its relevance for Indonesia’s palm oil sector, and its alignment with national regulations and local supply chain realities.
2. Assess Challenges and Solutions
   Identify key implementation gaps—traceability, smallholder inclusion, leakage, and policy misalignment—and propose practical, inclusive solutions for compliance.
3. Promote Jurisdictional Approaches
   Highlight the value of area-based NDPE implementation through case studies (e.g., Siak, Pelalawan, Seruyan) and promote alignment between private sector policies and government planning.
4. Advance Adoption of the NDPE IRF
   Advocate for broader use of the NDPE Implementation Reporting Framework (IRF) to support transparency, risk management, and alignment with ESG and investment standards.

 

3. SCOPE OF WORK

The selected consultant/firm will be responsible for:

• Conducting desk research, interviews, and consultations with key stakeholders (government, companies, NGOs, smallholder representatives).
• Drafting, revising, and finalizing the Policy Brief in close coordination with TFA.
• Developing IRF adaptation guidance for Indonesia.
• Designing visuals, infographics, and layouts for the publication.
• Producing supporting knowledge products (executive summary, slide deck, etc.).
• Delivering all outputs in both English and Bahasa Indonesia.

4. DELIVERABLES

The consultant/firm will:

1. Develop a comprehensive Policy Brief (~15 pages) that:
   • Explains NDPE origins, evolution, and relevance to Indonesia.
   • Analyzes challenges and opportunities for implementation.
   • Proposes inclusive solutions, especially for smallholders.
   • Highlights jurisdictional approaches as scaling mechanisms.
   • Promotes adoption of the NDPE IRF.
2. Produce adapted guidance on IRF implementation for Indonesia.
3. Design knowledge toolkits to support uptake and dissemination, including:
   • Executive summary (2 pages)
   • Slide deck template
   • Infographics, case maps, flowcharts
4. Support strategic dissemination planning (launch, stakeholder outreach, integration into workshops).
5. QUALIFICATIONS

The consultant/firm should demonstrate:

• Advanced university degree (Master’s or higher) in environmental studies, forestry, agricultural economics, public policy, international development, or other relevant fields, combined with proven experience in sustainability and deforestation-free supply chains.
• Proven expertise in palm oil sector governance in Indonesia.
• Strong research, analytical, and policy writing skills.
• Experience developing high-quality policy briefs or knowledge products for international organizations.
• Familiarity with NDPE, IRF, jurisdictional approaches, and smallholder inclusion.
• Strong design and communication capabilities (visual storytelling, infographics, layout).
• Fluency in English and Bahasa Indonesia.

Please submit your CV and one pager experiences relevant to the required position to Nadila Simbolon at [email protected] at the latest by 26 September 2025.