Terms of Reference

Salah satu praktik terbaik dalam proses mediasi adalah memastikan keterlibatan semua pihak yang memiliki kepentingan akan penyelesaian konflik, termasuk kaum perempuan. Mediasi juga telah mendapatkan perhatian dari pemerintah sebagai sebuah alternative penyelesaian konflik lahan dan sumber daya alam. Hal ini dapat dilihat dari perumusan beberapa kebijakan seperti Permen KLHK No. 84/2015 tentang Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan dan Perdirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan No P.4/2016 tentang Pedoman Mediasi Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan.

Untuk itu CRU telah melakukan penelitian yang mengkaji kebijakan pemerintah terkait penyelesaian konflik lahan dan sumber daya alam untuk melihat sejauhmana perspektif gender telah diperhatikan dalam sistem mediasi konflik lahan dan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.

Sebagai langkah lanjut, CRU akan mengadakan lokakarya untuk membahas temuan awal dari penelitian ini di awal bulan Juni.  CRU mencari konsultan untuk persiapan dan pelaksanaan lokakarya ini. Konsultan tersebut akan bekerja selama 10 hari dalam rentang waktu satu bulan.

Tujuan lokakarya

Tujuan lokakarya ini adalah untuk membahas temuan awal dari kajian kebijakan resolusi konflik.

Ruang lingkup pekerjaan

Ruang lingkup tugas dan kewajiban konsultan dalam persiapan dan pelaksanaan lokakarya adalah sebagai berikut:

1. Menyusun ToR, agenda dan alur pelaksanaan lokakarya bersama dengan CRU
2. Menyusun daftar peserta, narasumber, dan draf undangan
3. Mengirimkan dan melakukan follow-up undangan lokakarya
4. Melakukan supervisi dalam persiapan dan pelaksanaan lokakarya, termasuk logistik
5. Memilih atau mengambil peran moderator lokakarya
6. Berkoordinasi dengan nara sumber dalam persiapan dan pelaksanaan lokakarya
7. Melalukan monitoring dan evaluasi kegiatan
8. Menulis laporan kegiatan dan menyiapkan laporan keuangan

Jadwal dan Logistik

Jangka waktu persiapan dan pelaksanaan lokakarya: 15 Mei 2017 – 15 Juni 2017. Konsultan akan bekerja selama 10 hari.

Output

• ToR, agenda, dan alur lokakarya
• Daftar peserta dan narasumber

Tenggat waktu penyelesaian  19 Mei 2017

• Pelaksanaan lokakarya
• Laporan kegiatan dan keuangan

Tenggat waktu penyelesaian 15 Juni 2107

Anggaran

Pelamar akan mengirimkan proposal dengan mencantumkan anggaran yang meliputi seluruh kegiatan konsultansi, termasuk biaya perjalanan (bila dibutuhkan), sesuai dengan ruang lingkup kegiatan.

Kualifikasi

• Latar belakang pendidikan di bidang yang terkait dengan tema lokakarya, seperti conflicts studies, natural resource management, political science.
• Minimal lima tahun pengalaman kerja di bidang sosial, manajemen, dan event organising.
• Memiliki jaringan yang luas di pemerintah, CSOs, dan perusahaan.
• Memiliki pemahaman tentang sistem kebijakan pemerintah terkait konflik lahan dan sumber daya alam.
• Fasih berbahasa (lisan dan tulisan) Indonesia dan Inggris.

Tenggat waktu

Bagi kandidat yang tertarik harap mengirimkan CV dan proposal ke [email protected] sampai dengan tanggal 8 Mei 2017.

Mechanism

CDP works with 3000 of the largest corporations in the world to help them ensure that an effective carbon emissions / reductions strategy is made integral to their business. The collection of self-reported data from thousands of companies is supported by 822 institutional investors with US$95 trillion under management.CDP operates from Berlin, New York, London and has partners in 18 of the world’s major economies which help deliver the programme globally. It has:

• Established the world’s largest repository of GHG emissions and energy use data accounting for some 26% of global anthropogenic CO₂
• Started to establish a globally used standard for emissions and energy reporting
• Examined the 250 major electric utilities globally (high GHG emitters)
• Obtained backing from blue chip investors including HSBC, JPMorgan Chase, Bank of America, Merrill Lynch, Goldman Sachs, American International Group, and State Street Corp.
• Active staff or partner organisations in the United States, China, Japan, Germany, United Kingdom, France, Canada, India, Brazil, Nordic region, South Africa, Netherlands, Australia, and New Zealand, among others
• Works with corporations including WalMart, Tesco, Cadbury Schweppes, Procter and Gamble, and many others to measure emissions through the supply chain.

Much of the data elicited has never been collected before. This information is helpful to investors, corporations, and regulators in making informed decisions which take into account corporate risk from future government legislation, possible future lawsuits, and shifts in consumers’ perceptions towards heavy emitters. RepRisk’s data will add to the current evaluation process by validating company-provided information and clarifying how a company’s policies, commitments and initiatives translate into performance. An estimated $27 trillion will be spent over the next 30 years on new energy-related capital developments (power stations, fuel distillation plants, etc.). In line with ecological modernisation school of thought, CDP considers it vital that the right or optimally-suitable technologies are adopted. In particular:

• Giving higher priority to energy efficient design in new capital projects
• Declaring firm targets for capping and reducing corporate emissions
• Identifying new low carbon business opportunities
• Pricing in how, under different scenarios, the price of carbon emissions will shift the economics of alternative energy sources.

The process of companies having to respond to CDP delivers real changes in business practice resulting in lower energy use. In many cases this leads to a higher proportion of energy from renewable sources.

CDP has 501(c)3 charitable status through Rockefeller Philanthropy Advisors in New York City and is a registered charity in the United Kingdom.

CDP Europe is a registered charity at the local court of Charlottenburg, Germany.

IBSDC Workshop Document on CDP : Understanding the Carbon Disclosure Report

• CDP event – APP Librian Anggraeni
• CDP Presentation Laura Pitkin.pdf
• IBCSD-CDP Pak Joko KLHK.pdf
• 2017 Forests Guidance document
• 2017 Forests Scoring methodology
• 2017 Forests Reporting Roadmap
• 2017 Forests Questionnaire
• CDP IBCSD Event 18th April 2017 Report – English_CDP comments.pdf

Download Complete Document

Ketua Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD), Tony Wenas, mengatakan, IBCSD sebagai asosiasi yang berkomitmen dalam isu pembangunan berkelanjutan akan terus meningkatkan kesadaran akan HAM dalam dunia usaha melalui praktik yang baik, perluasan jejaring dan inisiatif, serta peningkatan kapasitas’.

“Lokakarya ini bertujuan untuk mempromosikan isu HAM yang berdampak pada aspek ekononomi, sosial dan lingkungan dunia usaha. Menerapkan prinsip prinsip HAM dalam kegiatan usaha dapat menghindarkan dunia usaha dari kendala yang mengakibatkan penurunan produktivitas perusahaan dan mengalubatkan dampak negatif pada lingkungan dan masyarakat,” kata Tonym dalam Human Right for Sustainable Workshop, Kamis (6/3/2017) di Jakarta.

Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD) merupakan asosiasi yang lahir dari inisiatif sekumpulan perusahaan yang memiliki komitmen dalam mempromosikan pembangunan berkelanjutan melalui pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, keseimbangan ekologi dan kemajuan sosial.

Document IBCSD – ICCO, Human Rights on Sustainable Business Workshop

1. HR & Environment as Part of Sustainable Business – Yudha Akbar – FIHRRST.pdf
2. Human Rights on Sustainable Business – Presentasi Pak Marzuki Usman – 16 Maret 2017.pdf
3. IBCSD_ICCO Workshop on Human Right March2017 APRIL.pdf
4. ICCO Presentation.pdf
5. ICCO Human Rights Event Report 16 March 17.compressed.pdf

Download Complete Document 

Dikutip dari Tribun News, selengkapnya dapat dibaca di tautan berikut: http://pekanbaru.tribunnews.com/2017/03/16/ibcsd-gelar-workshop-hak-asasi-manusia-dalam-bisnis-berkelanjutan

Children’s Rights and Business Principles

Advancing Human Rights for Sustainable Business in Indonesia

IBCSD Overview

IBCSD provides a platform for businesses to share and promote best practice in tackling risks and taking advantage of opportunities related to sustainable development. It will also act as a key partner to government and civil society providing business input and solutions for Indonesian policies on sustainability issues. The key aims of the IBCSD are to: To provide business leadership as a catalyst for change towards sustainable development. To support the business license to operate, innovate and grow in a world increasingly shaped by sustainable development issues.

Pursuing sustainable development makes companies more competitive, more resilient and adaptable in a fast-changing world, and more prepare for the future. It can also help companies to retain the best human resources, and make them more attractive to investors and insurers, while reducing exposure to regulatory risks and other liabilities.

Read More About IBCSD

The objective of the Reporting Exchange is to bring coherence to the disclosure landscape by providing one central resource for reporting provisions ? the term we use to describe reporting requirements and supporting resources related to the disclosure of non-financial information.

IBCSD with the guidance of WBCSD conducted the research for 2 months on the reporting provisions for companies in Indonesia.  The beta version of the Reporting Exchange is now available at www.reportingexchange.com.  This can be a reference for companies in reporting provision.  As the commitment of IBCSD to continuously support the private sector in providing sustainability information, IBCSD will continuing to contribute to the platform – most notably as it provides a valuable tool for the member companies.

2016 WINNERS : APPENDIX

Main Winner of the Sustainable Business Awards : Unilever Indonesia

APPENDIX A – BEST IN CATEGORY AWARD (See detailed descriptive below)

1. Indocement Tunggal Prakarsa 2. Best Business Responsibility & Ethics – Unilever Indonesia 3. Best Workforce – Nestle Indonesia 4. Best Sustainability in the Community – Vale Indonesia 5. Best Supply Chain – H&M 6. Best Stakeholder Engagement – Unilever Indonesia 7. Best Energy Management – Holcim Indonesia 8. Best Water Management – Multi Bintang Indonesia 9. Best Waste Management – Nestle Indonesia 10.Best Climate Change – RAPP (APRIL Group) 11.Best Landuse, Biodiversity & the Environment – SMART

APPENDIX B – SPECIAL INDIVIDUAL RECOGNITION

2. Pertamina (Persero) 13. Best Flagship Initiatives project – PT PIPA 14. Best Newcomers (entering SBA for the first time) CIMB NIAGA APPENDIX C – SPECIAL RECOGNITION BY CATEGORY
3. Asia Pulp & Paper (APP) 2. Business Responsibility & Ethics – L’Oreal Indonesia 3. Workforce – Bayer 4. Sustainability in the Community – Tirta Investama (Danone Aqua) 5. Supply Chain – Sinar Mas Land 6. Stakeholder Engagement – Bukit Asam 7.  Energy Management – Frisian Flag8. Water Management – Martina Berto 9. Waste Management – Dupont 10. Climate Change – United Tractor 11. Landuse, Biodiversity & the Environment – Branita Sandhini (Monsanto)

APPENDIX C – SPECIAL RECOGNITION BY CATEGORY

1. Asia Pulp & Paper (APP) 2. Business Responsibility & Ethics – L’Oreal Indonesia 3. Workforce – Bayer 4. Sustainability in the Community – Tirta Investama (Danone Aqua) 5. Supply Chain – Sinar Mas Land 6. Stakeholder Engagement – Bukit Asam 7.  Energy Management – Frisian Flag8. Water Management – Martina Berto 9. Waste Management – Dupont 10. Climate Change – United Tractor 11. Landuse, Biodiversity & the Environment – Branita Sandhini (Monsanto)

Carbon Disclosure Project is an effort aimed at changing the way in which businesses around the world operate in response to the use of natural resources and climate change. CDP data is used by investment managers and advisors, asset owners, data and index providers, banks and brokers for a growing range of purposes and is available through various platforms. Transparency of this data throughout the global marketplace ensures the financial community has access to the best available corporate climate change information to help drive investment flows towards a low carbon and more sustainable economy.

Indonesia merupakan penghasil terbesar kelapa sawit di dunia. Kelapa sawit sangat penting bagi perekonomian negara dan memberikan pendapatan bagi banyak masyarakat miskin, termasuk para petani sawit swadaya. Namun kelapa sawit juga dikaitkan dengan penggundulan hutan yang sangat cepat, musnahnya habitat spesies langka, serta bencana kebakaran hutan dan asap beracun yang berulang setiap tahun.

Indonesia kini berada di persimpangan. Pada tanggal 14 April 2016, Presiden Joko Widodo mengumumkan larangan sementara bagi konsesi kelapa sawit baru. Pengumuman tersebut, yang diharapkan akan dirumuskan dalam keputusan presiden, atau moratorium, merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk melindungi hutan tropis dan lahan gambut negara serta meningkatkan produksi di lahan kelapa sawit yang ada.

SAWIT merupakan inisiatif baru untuk memberikan solusi kelapa sawit yang berkelanjutan bagi para petani sawit. Terdapat sekitar tiga juta petani  sawit swadaya di Indonesia yang memproduksi kurang lebih 40 persen dari total panen kelapa sawit di Indonesia. Para petani ini cenderung menggunakan praktik pembukaan dan penanaman lahan secara tradisional yang tidak efisien dan berkelanjutan. Akibatnya, banyak petani sawit yang membuka hutan dan menanam di lahan yang lebih luas.

Sekaranglah saatnya untuk memperkenalkan dan mendorong solusi terobosan. Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Dewan Bisnis Indonesia untuk Pembangunan Berkelanjutan/Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD), dan Badan  Pembangunan Internasional Amerika Serikat/U.S. Agency for International Development (USAID) mengundang anda untuk mengirimkan solusi yang dapat membantu para petani sawit memproduksi kelapa sawit yang berkelanjutan. Kelapa sawit diproduksi secara berkelanjutan apabila produksi tidak mengakibatkan atau berkontribusi terhadap penggundulan hutan, melakukan penanaman di lahan gambut, atau melakukan pembakaran saat membuka lahan, sekaligus memastikan manfaat ekonomi bagi komunitas petani dan perlindungan hak-hak tanah masyarakat.

SAWIT mencari solusi inovatif dalam membantu petani sawit swadaya untuk meningkatkan produktivitas di setiap langkah produksi – mulai dari penyiapan lahan untuk penanaman hingga menanam bibit yang lebih baik dengan pemeliharaan yang tepat, memanen dan mengangkut buah sawit secara cepat ke pabrik – dan pada saat yang sama memenuhi standar produksi kelapa sawit berkelanjutan. Inovator terpilih akan diundang untuk berpartisipasi dalam Innovation Marketplace, dimana mereka akan mendapatkan pelatihan dari para ahli dan kesempatan untuk menyampaikan idenya kepada calon investor atau mitra untuk dikembangkan di Indonesia.

Kunjungi situs : http://www.tantangansawit.org/sawit-challenge-statement-bahasa